Medan, Indonesia

Anggota DPR HM Husni Sebut Kegiatan JAMARAH Jadi Wadah Aspirasi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Agenda Senin, 20 Oktober 2025 - 21:20 WIB  |    Reporter : FSY   Redaktur : Fithriady Syam  
Anggota DPR HM Husni Sebut Kegiatan JAMARAH Jadi Wadah Aspirasi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Kegiatan ini sebagai sebagai forum pengawasan, evaluasi, dan penyerap aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. (Dok waspada.co.id)

MEDAN (hajiumrohinfo) – Untuk persiapan haji yang lebih optimal, anggota Komisi VIII DPR RI, HM Husni, SE, MM, menegaskan pentingnya kegiatan Jagong Masalah Umrah dan Haji (JAMARAH). Ini sebagai sebagai forum pengawasan, evaluasi, dan penyerap aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Kegiatan JAMARAH kali ini digelar di dua lokasi, yakni di Medan pada 12 Oktober dan di Kabupaten Deliserdang, 16 Oktober 2025 lalu.

Menurut Husni, JAMARAH memiliki posisi strategis dalam memastikan pelayanan ibadah haji dan umrah berjalan dengan baik, transparan, serta sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik. 

Selain menjadi wadah komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, kegiatan ini juga menjadi ajang bagi DPR RI untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan ibadah haji yang setiap tahunnya melibatkan ratusan ribu jamaah dari seluruh Indonesia.

“JAMARAH bukan sekadar forum sosialisasi, tetapi ruang dialog antara masyarakat, DPR, dan pemangku kebijakan agar setiap aspirasi terkait ibadah haji dan umrah tersampaikan dan direspons secara konkret,” ujar Husni seperti dikutif dari waspada.co.id di Medan.

Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Haji

Sebagai mitra strategis Kementerian Agama, Komisi VIII DPR RI menjalankan fungsi pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga tahap evaluasi.

Melalui JAMARAH, DPR berperan aktif dalam mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di lapangan serta memberikan rekomendasi perbaikan agar kualitas pelayanan bagi jamaah terus meningkat.

Komisi VIII juga menggelar berbagai bentuk kegiatan seperti rapat dengar pendapat dengan Kementerian Agama dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), kunjungan kerja ke embarkasi dan daerah, serta rapat pleno dan rapat kerja untuk merumuskan tindak lanjut dari hasil pengawasan.

“Semua langkah ini bertujuan agar hak-hak jamaah terlindungi dan penyelenggaraan haji serta umrah semakin berkualitas,” tegas Husni.

Husni juga menjelaskan, kegiatan sosialisasi JAMARAH memberi manfaat besar bagi masyarakat dan lembaga penyelenggara. Bagi masyarakat, JAMARAH menjadi sumber informasi resmi dan terpercaya mengenai tata cara pelaksanaan ibadah haji dan umrah, sekaligus ruang menyampaikan aspirasi serta keluhan.

Sementara bagi Kementerian Agama dan BPKH, kegiatan ini menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelayanan dan pengelolaan keuangan haji di masa mendatang.

Dari kegiatan seperti inilah kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dapat terus ditingkatkan,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Husni juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap maraknya informasi palsu atau hoaks seputar keberangkatan dan biaya haji yang beredar di media sosial.

Menurutnya, informasi yang tidak akurat dapat menimbulkan kesalahpahaman bahkan fitnah di tengah masyarakat.

“Forum seperti JAMARAH ini menjadi ruang penting untuk meluruskan informasi dan memastikan masyarakat mendapatkan data valid langsung dari sumber resmi,” ujarnya.

Ia juga mendorong terbentuknya forum kajian dan komunikasi masyarakat haji di tingkat daerah agar edukasi dan literasi keagamaan semakin kuat.

DPR dan Kementerian Agama Perkuat Sinergi

Husni menambahkan, JAMARAH juga menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara DPR RI dan Kementerian Agama dalam menyiapkan transisi kelembagaan penyelenggaraan haji di masa depan.

Ia menyinggung pernyataan Menteri Agama Nasaruddin Umar yang pada 25 Juli 2025 lalu menegaskan kesiapan Kementerian Agama menyerahkan tongkat estafet penyelenggaraan haji kepada Badan Penyelenggara Haji (BPH).

“Perubahan ini tentu membutuhkan pengawasan ketat agar pelayanan kepada jamaah tetap terjaga bahkan semakin baik. DPR hadir memastikan proses transisi itu berjalan lancar,” ungkap Husni.

Di akhir kegiatan, Husni berharap forum JAMARAH dapat terus diperluas dan dijalankan secara berkelanjutan di berbagai daerah. Ia menekankan pentingnya sinergi semua pihak—pemerintah, DPR, lembaga pengelola, dan masyarakat—agar calon jamaah haji Indonesia dapat menunaikan ibadah dengan aman, nyaman, dan penuh keikhlasan.

“Ibadah haji bukan hanya perjalanan fisik, tapi juga perjalanan hati. Melalui JAMARAH, kita ingin memastikan para jamaah dapat berangkat dan kembali dengan selamat, serta mendapatkan pengalaman spiritual terbaik,” tutup Husni. (FSY/INT)

Laporan : FSY
Redaktur : Fithriady Syam





Berita Lainnya