Provinsi Riau
Haji 2026 Kian Dekat, Kementrian Haji Riau Uraikan Proses Pelunasan Biaya Perjalanan
Radio Republik Indonesia (RRI) Pro 1 Pekanbaru, Rabu (17/12/2025) menyiarkan dialog Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1447 H/2026 M dengan menghadirkan Plt kakanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Riau, H Defizon, SKom, MSi. ((Dok Kemenhaj Riau))
RIAU (hajiumrohinfo) – Terus berproses. Persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi di Provinsi Riau kian dimatangkan. Kendati demikian, tingkat pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BipiH) Provinsi Riau saat ini tercatat baru mencapai angka 62 persen.
Pemerintah juga menegaskan bahwa syarat kesehatan (istitho'ah) bagi calon jemaah tahun ini akan diberlakukan lebih ketat dibanding tahun sebelumnya.
?Hal tersebut terungkap dalam Dialog Interaktif yang disiarkan langsung melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Pro 1 Pekanbaru, Rabu (17/12/2025). Dialog yang mengangkat tema "Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1447 H/2026 M" ini menghadirkan narasumber utama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Riau, H Defizon, SKom, M.Si.
?Turut mendampingi dalam dialog tersebut, Ketua Tim Dokumen dan Pendaftaran Haji, H Hari Kurniawan, SE, serta Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Provinsi Riau, H Asyari Nur.
??Plt Kakanwil Kemenhaj Riau H Defizon menyoroti urgensi penyelesaian administrasi dan pelunasan bagi para calon jemaah haji (CJH). Ia menekankan bahwa angka 62 persen pelunasan saat ini harus segera ditingkatkan mengingat waktu keberangkatan yang kian dekat.
?"Terkait kuota haji Provinsi Riau, kami terus berkoordinasi dengan pusat. Namun yang menjadi catatan penting, jumlah pelunasan sampai saat ini baru 62 persen di Provinsi Riau. Kami mengimbau jemaah untuk segera menyelesaikannya," ujar Defizon di Studio RRI Pekanbaru.
?Selain masalah pelunasan, Defizon juga mengingatkan adanya penyesuaian regulasi, khususnya terkait istitho'ah kesehatan. Pemeriksaan kesehatan tahun ini diperketat untuk memastikan jemaah benar-benar sanggup menjalankan rukun haji secara fisik.
?"Kendala istitho'ah tahun ini memang lebih ketat. Selain itu, skema manasik haji tahun ini jumlahnya akan berbeda dari tahun lalu, disesuaikan dengan kebutuhan pembinaan jemaah yang lebih intensif," tambahnya.
??Sementara itu, Ketua IPHI Provinsi Riau, H Asyari Nur, menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh pemerintah dalam menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji. IPHI siap mengambil peran aktif dalam pelaksanaan bimbingan manasik.
?"IPHI siap bersinergi dengan pemerintah. Untuk pelaksanaan manasik, bahkan sudah kami mulai di IPHI Kota Dumai sebagai langkah awal," tegas Asyari.
?Asyari juga menyuarakan aspirasi masyarakat Riau yang sudah lama mendambakan adanya Embarkasi Haji mandiri. "Harapan terbesar kami tentu Riau mempunyai embarkasi haji sendiri, sehingga jemaah kita tidak perlu lagi transit terlalu lama di embarkasi lain," ungkapnya.
?Antusiasme masyarakat terlihat dari banyaknya pertanyaan yang masuk melalui sambungan telepon. Salah satu pendengar menanyakan alasan mengapa hingga saat ini Provinsi Riau belum memiliki embarkasi atau asrama haji yang representatif.
?Menjawab pertanyaan tersebut, pihak Kanwil Kemenhaj Riau memberikan kabar segar. Saat ini, proses realisasi asrama haji sedang berjalan positif.
?"Alhamdulillah, untuk menjawab kerinduan masyarakat Riau, saat ini proses pengurusan legalitas sedang berjalan. Kita juga sudah mendapatkan hibah dari Pemerintah Provinsi Riau berupa lahan seluas 10 hektare yang diperuntukkan bagi pembangunan asrama haji," jelas Defizon menanggapi pertanyaan audien.
?Dialog diakhiri dengan diskusi mengenai rincian kuota haji dan komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang diharapkan dapat dipahami secara transparan oleh masyarakat. (FSY/MJ)







