Ini Persyaratan Seleksi Petugas Haji Daerah Provinsi Riau Tahun 2027

RIAU (hajiumrohinfo) - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Riau, Defizon, memaparkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi calon peserta seleksi Petugas Haji Daerah (PHD) Provinsi Riau Tahun 1448 H/2027 M. Penjelasan tersebut disampaikan pada Selasa (3/11/2026), seiring dengan dimulainya tahapan persiapan rekrutmen dan seleksi PHD untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027.

Defizon menjelaskan bahwa seleksi PHD merupakan proses penting untuk mendapatkan petugas yang memiliki kompetensi, integritas, kesehatan fisik dan mental, serta kemampuan memberikan pelayanan kepada jemaah haji.

"Calon Petugas Haji Daerah harus memahami bahwa tugas ini merupakan amanah besar. Karena itu, ada sejumlah persyaratan umum dan persyaratan khusus yang wajib dipenuhi. Kita ingin petugas yang terpilih benar-benar memiliki kemampuan, pengalaman, integritas, dan komitmen untuk melayani jemaah haji," jelas Defizon.

Berdasarkan Pengumuman Kanwil Kemenhaj Provinsi Riau Nomor 07/KW.04.4/B/2026 tanggal 3 November 2026, terdapat dua jenis formasi PHD yang dibuka, yaitu: Petugas Haji Daerah Bidang Pelayanan Umum, Petugas Haji Daerah Bidang Pelayanan Kesehatan,

Persyaratan Umum Calon PHD
Defizon menjelaskan, setiap calon peserta wajib memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:
Warga Negara Indonesia (WNI).
Beragama Islam.
Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.
Bagi perempuan, tidak sedang dalam keadaan hamil.
Memiliki izin suami bagi pelamar wanita yang telah berkeluarga.
Berkomitmen penuh dalam pelayanan jemaah haji.
Memiliki integritas, kredibilitas, dan rekam jejak yang baik serta tidak sedang menjadi tersangka pada proses hukum pidana.
Memiliki identitas kependudukan yang sah.
Memiliki kepesertaan aktif BPJS Kesehatan.
Mampu mengoperasikan aplikasi komputer dan/atau aplikasi berbasis Android dan/atau iOS.
Diutamakan mampu berkomunikasi dalam bahasa Arab dan/atau bahasa Inggris.
PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter tidak sedang menjalani tugas belajar.
Pasangan suami istri dilarang bertugas sebagai PPIH Kloter, PPIH Arab Saudi, Pendukung PPIH Arab Saudi, dan PHD pada tahun yang sama.
Calon PHD harus mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi.
Berasal dari unsur pejabat negara, ASN, non-ASN dari kementerian/lembaga, TNI dan POLRI, atau unsur masyarakat dari organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan Islam, dan/atau tenaga profesional.
Khusus bagi ASN, jumlah jabatan maksimal yang dipersyaratkan adalah eselon IV. Bagi ASN, anggota TNI/POLRI, dan karyawan, sejak awal pendaftaran wajib menyertakan bukti tertulis dari pimpinan tertinggi bidang sumber daya manusia pada instansi atau kantor asal. Khusus anggota TNI/POLRI, izin tertulis diberikan oleh pimpinan berwenang pada Mabes TNI atau Mabes POLRI sesuai ketentuan.
Selain itu, calon peserta tidak menjadi PPIH Kloter, PPIH Arab Saudi, dan PHD sebanyak tiga kali terhitung sejak tahun 2023, kecuali bagi calon petugas yang ditetapkan melalui mekanisme penunjukan dan calon Pendukung PPIH.

Persyaratan Khusus Berdasarkan Formasi
Selain persyaratan umum, calon peserta juga wajib memenuhi persyaratan khusus sesuai bidang pelayanan yang dipilih.

PHD Bidang Pelayanan Umum
Untuk formasi pelayanan umum, persyaratan yang harus dipenuhi meliputi:
Berusia paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun pada saat mendaftar.
Pendidikan paling rendah sarjana atau sederajat.
Memiliki kemampuan manajerial berupa pengalaman memimpin organisasi, lembaga, atau instansi yang dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK).
Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau bahasa Inggris yang dibuktikan dengan sertifikat dari lembaga negara atau lembaga resmi internasional.

PHD Bidang Pelayanan Kesehatan
Untuk formasi pelayanan kesehatan, persyaratannya meliputi:
Berusia paling rendah 27 tahun dan paling tinggi 55 tahun pada saat mendaftar.
Berprofesi sebagai dokter atau tenaga keperawatan.
Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) bagi dokter, perawat, apoteker/Tenaga Vokasi Farmasi (TVF), kecuali dalam pengurusan perpanjangan SIP. Selain dokumen STR, wajib melampirkan dokumen surat keterangan perpanjangan SIP yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota jika masih dalam proses perpanjangan.

Diutamakan sudah menunaikan ibadah haji.
Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau bahasa Inggris yang dibuktikan dengan sertifikat dari lembaga negara atau lembaga resmi internasional.

Jadwal Pelaksanaan Seleksi
Defizon juga menyampaikan bahwa seluruh calon peserta harus memperhatikan jadwal seleksi agar tidak melewatkan setiap tahapan yang telah ditentukan.
Ia mengimbau kepada seluruh calon peserta agar membaca dan memahami persyaratan secara teliti, mempersiapkan dokumen administrasi sejak awal, serta mengikuti seluruh tahapan seleksi sesuai jadwal.
"Kami mengajak masyarakat yang memenuhi kualifikasi untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan mempersiapkan seluruh persyaratan yang dibutuhkan. Ikuti proses seleksi dengan baik dan junjung tinggi prinsip kejujuran serta profesionalitas," tegasnya.
Melalui proses seleksi yang terencana dan sesuai ketentuan, Kanwil Kemenhaj Provinsi Riau berharap dapat menghasilkan Petugas Haji Daerah yang kompeten, profesional, berintegritas, dan memiliki semangat pengabdian dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Provinsi Riau Tahun 1448 H/2027 M. (HFS/SP)