Petugas Haji Mulai dari Ketua Kloter, Regu dan Rombongan Dapatkan Pembekalan di Banda Aceh

BANDA ACEH (hajiumrohinfo) - Inspektur Wilayah III Kementerian Haji dan Umrah, Mulyadi Nurdin, memberikan pembekalan kepada petugas haji di Banda Aceh. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Banda Aceh dan dihadiri oleh Ketua Kloter, Pembimbing Ibadah, Ketua Rombongan (Karom), serta seluruh Ketua Regu (Karu).

Mulyadi menegaskan bahwa pelaksanaan ibadah haji tahun ini harus berlangsung secara bersih, lancar, aman, nyaman, dan amanah, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Pihak Inspektorat melaksanakan fungsi pengawasan di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya,” ujar Mulyadi, Senin (16/3/2026).

Alumni Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia itu menjelaskan bahwa kehadirannya bertujuan memberikan pemahaman kepada petugas mengenai kesiapan dalam mendampingi jemaah sejak keberangkatan hingga kembali ke tanah air.

Alumni Universitas Al-Azhar tersebut menekankan bahwa petugas kloter merupakan ujung tombak pelayanan jemaah haji.

"Petugas kloter selalu bersama jemaah sejak proses keberangkatan, di Tanah Suci, hingga kembali ke tanah air. Kami akan terus memantau kesiapan petugas dan memberikan pendampingan selama menjalankan tugas,” katanya.

Prioritas Keselamatan Jemaah

Menanggapi perkembangan geopolitik di Timur Tengah, Mulyadi memastikan bahwa pemerintah akan mengambil langkah terbaik demi melindungi jemaah.

Ia mengimbau agar jemaah dan petugas selalu mengikuti informasi resmi pemerintah. Kementerian Haji dan Umrah, lanjutnya, terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri serta memantau situasi di Arab Saudi.

“Prioritas pemerintah adalah keselamatan jemaah haji,” tegas mantan Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi Aceh itu.

Sejalan dengan arahan Menteri Haji dan Umrah, Moch. Irfan Yusuf, pemerintah telah menyiapkan sejumlah skenario penyelenggaraan haji 2026.

Skenario pertama, jemaah tetap diberangkatkan dengan mitigasi jalur penerbangan untuk menghindari wilayah konflik.
Skenario kedua, keberangkatan dapat dibatalkan apabila dinilai berisiko tinggi terhadap keselamatan jemaah, dengan upaya diplomasi agar biaya yang telah disetor tidak hangus.

Hal senada juga disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, yang menegaskan bahwa keselamatan jemaah merupakan prioritas utama pemerintah.

Penguatan Peran Petugas Kloter

Dalam pembekalan tersebut, Mulyadi juga menyampaikan materi mengenai peran dan fungsi petugas kloter, khususnya Karu dan Karom, serta pentingnya penguatan koordinasi antarpetugas.

Materi mencakup seluruh tahapan pelayanan, mulai dari keberangkatan dari daerah asal, proses di asrama haji embarkasi, perjalanan udara, kedatangan di Arab Saudi, pelayanan di Madinah dan Mekkah, fase puncak ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, hingga proses pemulangan ke tanah air.

Ia menegaskan pentingnya kesatuan gerak seluruh petugas.

“Semua petugas harus berjalan dalam satu saf, satu semangat, satu instruksi, satu komando, satu irama, dan satu tujuan, yaitu memberikan kenyamanan dan keamanan bagi jemaah haji,” ujarnya.

Penguatan Pengawasan dan Integritas

Mulyadi menjelaskan bahwa Kementerian Haji dan Umrah memiliki mandat undang-undang untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji, dengan prinsip zero toleransi terhadap pelanggaran.

Ia juga memaparkan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, serta diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025.

Kehadiran Inspektorat Jenderal diharapkan mampu memperkuat pengawasan secara sistematis dan terintegrasi, mencakup seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji, mulai dari layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga pemenuhan hak jemaah di masya’ir.

Mulyadi menambahkan, Menteri Moch. Irfan Yusuf dan Wakil Menteri Dahnil Anzar Simanjuntak secara tegas menekankan pentingnya integritas dalam seluruh proses pelayanan haji. (HFS/SP)