Jakarta

Rencana Kampung Haji di Arab Saudi, Luas 80 Hektare dan Bisa Tampung 200 Ribu Jemaah

News Jumat, 17 Oktober 2025 - 13:26 WIB  |    Reporter : FSY   Redaktur : Fithriady Syam  
Rencana Kampung Haji di Arab Saudi, Luas 80 Hektare dan Bisa Tampung 200 Ribu Jemaah

Pembangunan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi ertujuan untuk memberikan kenyamanan dan fasilitas layak bagi jamaah haji dan umrah asal Indonesia. (Internet)

NASIONAL (hajiumroinfo) - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) memproyeksikan luasan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi mencapai 80 hektare. Bangunan tersebut diperkirakan mampu menampung hingga 200 ribuan orang.

"Luasnya 80 hektare," ujar CEO Danantara Rosan Roeslani usai menjadi pembicara di Indonesia Sharia Economy Festival (ISEF) 2025 di Jakarta, beberapa hari lalu.

Rosan mengatakan Danantara akan menanggung penuh pendanaan awal pembangunan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi. Inisiatif ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan fasilitas layak bagi jamaah haji dan umrah asal Indonesia.

Namun ke depan, pembangunan akan dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai pihak, salah satunya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

"Pendanaan tidak ada masalah, ada Danantara. Tetapi ke depan kita akan kolaborasi dengan BPKH karena banyak yang harus dibangun," kata dia.

Terkait lokasi, Rosan menyebutkan bahwa lahan sudah ditentukan. Saat ini, lahan tersebut  dalam proses administrasi serta pemenuhan berbagai persyaratan perizinan.

"Sekarang kita fokus dulu pada proses mendapatkan lahannya. Karena ini sesuatu yang baru, di mana pihak asing bisa memiliki properti di Arab Saudi, jadi kita lakukan secara bertahap," kata Rosan.

Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah menyatakan kesiapan BPKH untuk mendampingi pembangunan Kampung Haji, sesuai dengan arahan dari Instruksi Presiden (Inpres).

"Kampung Haji, seperti yang teman-teman ketahui, sudah ada Instruksi Presiden yang menjadi dasar kolaborasi lintas sektor," ujar Fadlul.

Ia menjelaskan proyek strategis ini melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait, antara lain Danantara sebagai leading sector, Kementerian Haji sebagai pengguna utama, serta Kementerian Keuangan dan Kementerian Luar Negeri yang berperan sesuai tupoksinya masing-masing.

Fadlul menegaskan BPKH sebagai lembaga yang bertugas mengelola keuangan haji, akan mengambil peran sebagai pendamping dalam proses pembangunan Kampung Haji.

Namun demikian, ia menyoroti bahwa saat ini masih terdapat sejumlah kendala teknis yang harus diselesaikan, khususnya terkait persoalan lahan."Karena bicara tanah ya, itu memang masih ranahnya di Danantara," kata dia.

Menurutnya, BPKH akan mulai mengambil peran aktif setelah seluruh proses administratif dan teknis terkait lahan selesai dilakukan.

"Kita tunggu setelah beliau (Rosan Roeslani) dan tim sudah menyelesaikan semua proses dari sisi pemilihan tanah atau penyewaan tanah, nanti selanjutnya kita akan berbuat," kata Fadlul

Menteri Haji dan Umrah Muhamad Irfan Yusuf mengungkapkan pembangunan Indonesia Hajj Village di Arab Saudi atau yang dikenal dengan Kampung Haji merupakan proyek ambisius pemerintah.

"Tahun ini, kami telah memulai pembangunan Indonesia Hajj Village di Arab Saudi. Kami berharap, dengan adanya Hajj Village ini, perputaran uang jamaah Indonesia dapat tersentralisasi di sana, sekaligus memperkuat kehadiran produk dan layanan Indonesia di Tanah Suci,” kata menteri yang akrab disapa Gus Irfan.

Ia mengungkapkan, setiap tahun jamaah haji dan umrah Indonesia menghabiskan sekitar Rp 60 triliun (setara 3,6 miliar dolar AS) di Arab Saudi. Karena itu, ia mengajak para mitra dan investor untuk ikut menjajaki peluang pasar haji, agar belanja jamaah juga berdampak pada petani, peternak, dan pelaku industri dalam negeri.

Gus Irfan juga menekankan pentinnya sinergi antara Kementerian Haji dan Umrah dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Menurutnya, pengelolaan haji yang efektif harus menemukan keseimbangan antara penggunaan dana haji yang optimal dan peningkatan kualitas layanan.

“Layanan yang lebih baik membutuhkan biaya yang lebih besar. Oleh karena itu, perlu sinergi dalam pengelolaan dana Haji,  di mana sisi pasokan yang diwakili oleh BPKH dan sisi permintaan yang diwakili oleh Kementerian Haji dan Umrah bekerja sama secara bertanggung jawab untuk memberikan layanan terbaik dengan biaya yang wajar,” jelasnya.

Dalam acara ini, Gus Irfan pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan haji bukan sekadar perjalanan spiritual, tetapi juga simbol tata kelola yang baik dan kolaborasi ekonomi internasional.

“Marilah kita bersama-sama menjadikan Haji tidak hanya sebagai perjalanan suci ke tanah haram, tetapi juga sebagai simbol tata kelola yang baik, kerja sama ekonomi, dan kemitraan internasional yang berkelanjutan,” ucap cucu KH Hasyim Asy'ari ini. (FSY/SP)

Laporan : FSY
Redaktur : Fithriady Syam





Berita Lainnya