BP Haji Genjot Pengesahan RUU Haji, Persiapan 2026 Dikebut Sesuai Jadwal Saudi

PADANG (KHU) – Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochamad Irfan Yusuf menegaskan pihaknya terus mendorong pengesahan RUU Haji agar persiapan ibadah haji 1447 H/2026 M bisa berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pemerintah Arab Saudi. Pada Agustus mendatang, Indonesia sudah dijadwalkan mulai melakukan kontrak penyelenggaraan.

Pernyataan itu ia sampaikan saat memberikan kuliah umum di Auditorium Universitas Negeri Padang, Sumatra Barat, dengan tema Kebijakan Penyelenggaraan Haji dan Kontribusi Perguruan Tinggi.

Menurutnya, Arab Saudi meminta seluruh pemangku kepentingan di Indonesia untuk menyesuaikan diri dengan aturan dan timeline baru. Karena itu, BP Haji rutin berkoordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi agar persiapan teknis berjalan tanpa hambatan dan pelayanan jemaah bisa lebih maksimal.

Gus Irfan menegaskan, pengesahan RUU Haji menjadi wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia di tahun 2026. Ia juga menilai perguruan tinggi dapat berperan penting dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji.

“Kontribusi kampus sangat dibutuhkan, baik dalam pengembangan SDM maupun riset yang bisa menunjang kelancaran penyelenggaraan haji,” ujarnya.

Sebagai contoh, BP Haji pernah bekerja sama dengan IPB dalam membahas kontribusi ekonomi. Ia berharap hal serupa bisa dilakukan dengan Universitas Negeri Padang, terutama untuk mendorong UMKM kuliner.

“Cita rasa rendang khas Minang bisa dikenalkan lebih luas, bahkan sampai ke Saudi. Selama ini, jemaah hanya menikmati lauk rendang dengan cita rasa kari, padahal potensi kuliner kita sangat besar,” tutur Gus Irfan menutup sambutannya.